Publish : 23 Mei 2016

Hentikan Politisasi Pendamping Desa

Rencana pemerintah untuk merekrut sekitar 18.000 tenaga pendamping desa pada tahun 2016 ini, patut dicurigai bukan niat yang baik. Pemerintah seharusnya memikirkan ulang tentang nasib tenaga pendamping yang direkrut pada tahun 2015 yang lalu. Sampai dengan saat ini, tenaga pendamping desa yang sudah direkrut pemerintah, nasibnya terkatung-katung seperti yang terjadi di Jawa Timur dan Sumba Tengah. Di Jawa Timur, bahkan mereka tidak kunjung menerima gaji, karena beberapa di antaranya tidak memenuhi persyaratan administratif.

Sebetulnya, banyak masyarakat yang merasa tidak puas dengan model rekruitmen tenaga pendamping desa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Model rekruitmen tenaga pendamping desa disinyalir penuh dengan muatan politik. Ini cukup beralasan mengingat desa merupakan kantong suara dalam pemilu. Ada anggapan umum bahwa merebut desa merebut suara. Karena itu, tidak heran jika di masa lalu, kementerian desa diperebutkan oleh beberapa partai politik agar bisa mendulang suara dalam pemilu 2019.

Bentuk-bentuk politisasi ini, sudah terbiasa di Indonesia. Di masa yang lalu, banyak kader PKS yang menjadi tenaga penyuluh pertanian. Demikian pun dengan tenaga PNPM banyak yang berpatron dengan Partai Golkar. Politisasi seperti ini memiliki implikasi yang sangat besar terhadap program pemerintah, terutama terkait dengan desa. Pertama, akan sulit untuk mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera, karena kehadiran tenaga pendamping desa akan menjadi beban bagi desa. Tenaga pendamping desa, bisa jadi tidak mempunyai niat yang tulus untuk meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola desa, tetapi malah akan bekerja berdasarkan kepentingan partai. Kedua, model rekruitmen tenaga pendamping desa yang berpusat di Kementerian Desa, dicurigai penuh dengan intrik politik dan mengabaikan aspek merit system. Model ini hanya akan menjaring tenaga administratif yang justru nantinya tidak akan menggerakkan perubahan di desa. Ketiga, rekruitmen tenaga pendamping desa yang dilakukan kementerian desa, tidak berdasarkan evaluasi dan penilaian kritis terhadap kondisi desa. Pengetahuan yang minim tentang desa, melahirkan rekruitmen asal-asalan. Dengan cara seperti ini, sebenarnya kementrian desa diragukan memiliki niat yang tulus dalam membangun desa. Bisa jadi tenaga pendamping ini akan menimbulkan beban baru bagi desa dan akan sulit bagi kita untuk melihat perkembangan desa lebih maju, sejahtera dan mandiri. Keempat, kementerian desa sepertinya terjebak pada logika administrasi. Jebakan administrasi ini menyebabkan munculnya tenaga pendamping desa yang asal memenuhi aspek administrasi, tetapi tidak memiliki kapasitas untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintah desa. Jika ini yang terjadi, maka dana desa yang sangat besar hanya akan dihabiskan dengan cara administratif.

Saya berharap bahwa kementerian desa mengambil kebijakan yang berbasis pada kepentingan desa, bukan kepentingan partai politik. Sentralisasi rekruitmen tenaga pendamping desa juga sebaiknya dihentikan. Serahkan kepada kabupaten/kota yang lebih mengetahui kondisi desa. Pemerintah pusat hanya perlu membuat standar kebijakan yang bisa dioprasionalkan pemerintah kabupaten/kota dan melakukan monitoring yang tersistematis, agar penyimpangan di lapangan bisa dihindari sejak dini.

Posts by : Gregorius Sahdan

NEWSLETTER

Subscribe untuk menerima setiap artikel terbaru via email

TENTANG KAMI
PSDA | PUSAT STUDI DESA DAN ADAT

PSDA ( Pusat Studi Desa dan Adat ) adalah lembaga yang memiliki dedikasi dan berkarya untuk menyemai pengetahuan, melakukan edukasi pada kebijakan serta menginspirasi gerakan, demi menjunjung martabat Desa dan Adat.

  • Sutoro Eko Yunanto

  • Fatih Gama Abisono

  • Gregorius Sahdan

  • Widati

  • Siska Kusuma Wardani

  • Ade Chandra

  • Syahrul Aksa

  • Fajar Sidiq

  • Tri Agus Susanto